Dewan kehormatan penyelenggara pemilu Rabu (6/6/18) di Jakarta menyatakan, tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum melanggar kode etik. Pasalnya, mereka menyusun peraturan verfikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019 yang memunculkan perlakuan berbeda. Kpu menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini tidak mempengaruhi putusan yang sudah mereka ambil dalam tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu 2019.

Namun, putusan itu jadi peringatan bagi Kpu untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kerjanya. Apalagi, sebelum putusan Dkpp itu, sejumlah putusan kpu telah dikoreksi. Sepanjang tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu 2019, Bawaslu tiga kali memutuskan Kpu harus mengoreksi keputusan. Yaitu soal pendaftaran sembilan partai politik menjadi peserta pemilu.

Lolosnya Partai Berkarya dan Partai Garuda, serta membatalkan putusan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Pada April lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta meminta Kpu mencabut surat keputusannya yang menyatakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu.

Peringatan

Penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik, berupa peringatan untuk anggota Kpu, muncul di sidang pembacaan dua putusan dari pengadu, yakni pengurus Partai Republik dan pengurus Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) bersama Partai Rakyat. Kedua aduan itu terkait tahapan pendaftaran, verifikasi dan penepatan parpol peserta pemilu 2019. Tujuh anggota Kpu yang menjadi teradu adalah Ketua Kpu Arief Budiman serta enam anggota Kpu, yaitu Hasyim Asy’ari, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, dan Evi Novilda Ginting.

Dalam persidangan yang dipimpin anggota DKPP, Muhamad, itu. Kpu dinyatakan melanggar ketentuan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Ketentuan yang dilanggar terkait dengan prinsip keadilan dan profesionalitas. Anggota DKPP, Teguh Prasetyo menyatakan, para teradu menerapkan dua peraturan berbeda saat verifikasi faktual terhadap parpol calon peserta pemilu 2019. Kpu telah mengeluarkan peraturan kpu (pkpu) nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu 2019. Setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) yang membatalkan pasal 173 ayat 3 UU pemilu.

 

SUMBER : KOMPAS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here